Erick Thohir akan Rombak Direksi BUMN, KRAS Jadi Prioritas

0
33
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir akan mengambil langkah tegas dan mengevaluasi semua direksi perusahaan plat merah. Erick sudah meminta semua direksi BUMN untuk membuat rencana kerja dalam 5 tahun ke depan.

“Pasti dievaluasi. Saya sudah minta semua direksi BUMN membuat rencana kerja 5 tahun yang akan kita review secara profesional. Di situ kita lihat juga strategi dan bisnis modelnya,” kata Erick di Jakarta, Rabu (30/10).

Meskipun menyuratkan akan ada perombakan direksi perusahaan BUMN, Erick menegaskan peluang tersebut tetap memperhatikan prinsip profesionalisme.

“Bisa saja dirombak, kalau yang sudah bagus ya kenapa harus diubah, tetapi kan ini bagian dari profesionalisme,” tegasnya.

Hingga saat ini Erick menegaskan evaluasi masih terus berjalan mengingat dirinya baru menjabat 5 hari. “Belum, baru 5 hari kerja. Masya Allah,” katanya.

Erick juga sedang mengatur masalah struktur birokrasi pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian BUMN, terkait pidato Presiden Joko Widodo untuk merampingkan eselonisasi.

“Sebenarnya satu itu masalah jumlah eselon di Kementerian BUMN, tapi kan skala prioritas kita Krakatau Steel, kata Erick usai Rakor dengan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, di Jakarta, Rabu (30/10/2019).

“Bukan berarti kita tidak akan mengikuti saran Presiden Jokowi, kita tetap lakukan, sedang pelajari. Oke,” tegas Erick.

Langkah Erick fokus pada masalah Krakatau Steel harus dilakukan karena kondisi perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Adapun KRAS didera kerugian selama 7 tahun berturut-turut, utang menggunung, isu PHK massal, hingga mundurnya komisaris independen belum lama ini.

Berdasarkan laporan keuangan KRAS 2018, tercatat utang KRAS mencapai US$ 2,49 miliar atau setara Rp 35 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$), naik 10,45% dibandingkan 2017 sebesar US$ 2,26 miliar.

Pada tahun 2018, KRAS mencatatkan rugi mencatatkan rugi bersih senilai US$ 74,82 juta atau Rp 1,05 triliun (kurs Rp 14.000). Saldo kerugian selama bertahun-tahun menumpuk menjadi US$ 821,4 juta atau Rp 11,49 triliun. Hal ini otomatis menyebabkan terjadi defesiensi (pengurangan) modal selama bertahun-tahun.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menaruh perhatian pada nasib Krakatau Steel. Orang nomor satu di Indonesia ini pun meminta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk mencari cara agar perusahaan baja tersebut mampu berkompetisi di pasar.

Hal tersebut terungkap saat Agus Gumiwang menanggapi pertanyaan awak media yang menanyakan upaya menyelamatkan industri baja dan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional yang mengalami tekanan.

“Baja akan segera kita lihat, pelajari, paling tidak saya [pelajari] karena memang arahan dari Bapak Presiden, Krakatau Steel diberi perhatian agar mereka bisa berkompetisi di market,” kata Agus, Senin (28/10).

Menurut data BPS 2018, impor baja lapis sampai Juli 2019 tercatat sebesar 864.000 ton, yang mana pada bulan Juli 2019 terjadi peningkatan importasi yang signifikan sebesar 125.000 ton, mayoritas berasal dari Vietnam sebesar 18.000 ton.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here