Kesiapan Menghadapi Bencana Diawali Komitmen Pimpinan Daerah

0
57
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati

Jakarta – Pemerintah mencanangkan program Desa Tangguh Bencana (Destana), tujuannya agar masyarakat yang berada di pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa bisa tanggap dalam menangani bencana Gempa dan Tsunami. Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berperan   menyediakan buku saku untuk mengenali gempa dan  tsunami. Dengan buku tersebut masyarakat dijelaskan apa itu gempa, tsunami, kenapa itu terjadi lalu bagaimana bisa damai  dengan gempa dan tsunami.

Buku itu untuk untuk menyikapi secara antisipatif atau melalui delegasi terutama sebelum kejadian itu harus disiapkan. “Di buku saku itu ada informasi sebelum kejadian kenalilah tempat tinggal anda, apakah dekat dengan laut, dekat dengan gunung, atau dekat dengan hal -hal yang berpotensi untuk mengancam kestabilan bangunannya,” terang Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati

Dia mengatakan, dalam informasi tersebut apakah bangunannya sudah memenuhi persyaratan bangunan yang cukup tahan terhadap gempa, perabotan-perabotannya dan seterusnya. Kemudian apa yang akan dilakukan bila terjadi gempa banyak yang di ajarkan berlindung di bawah meja.

“Artinya apa sebelum ada gempa kita siapkan bahwa bangunan ini emang benar benar cukup kuat  meja ini cukup kuat dan ga roboh dan saat itu kita berlindung, bagaimana kita lari untuk segera keluar  yang disiapkan jalur untuk larinya kemana diberi tanggal, lalu tempat berkumpul dimana, semuanya harus disiapkan sebelum dan saat kejadian,” tambahnya.

Setelah itu kejadian apa yang harus dilakukan, informasi mana yang dapat dipercaya oleh masyarakat, di buku saku itu informasi-informasi tersebut sudah jelas.

Kemudian yang  kedua BMKG merupakan lembaga yang tidak hanya berada di Jakarta saja, tapi diseluruh provinsi di Indonesia,  total seluruhnya ada di 174 daerah, BMKG ada memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. “Tidak hanya melalui buku saku saja tapi juga dialog, kan beda ya, kita ngomong di ruangan ini, kita bicara di pantai begini lph suasananya, contohnya dipantai rawan tsunami seperti ini landai, lalu ini rata terus disitu tidak ada tempat yang tinggi  jadi kalau ada tsunami caranya gimana oh  harus latihan panjat pohon,” tuturnya member contoh.

Intinya peran BMKG selain menyusun buku saku juga memberikan sosilisasi langsung dilapangan disana bersama berbagai pihak.

Destana ini menurut Dwikorita sangat urgent karena fenomena kegempaan ini yang direkam dan dimonitor oleh BMKG menghitung  rata-rata setiap tahun jumlah gempa sekitar 5000 sampai 6000 kali. Namun menurutnya ditahun 2017 tercatat 7500 kali, pada 2018 tercatat kejadian  gempa itu 11920 kali, namun tidak semua  dirasakan.

“Cukup banyak gempa- gempa  yang tidak merusak tapi membuat  masyarakat itu panik dan rata rata besaran gempanya yang dirasakan lebih dari 5 SR. Namun ternyata ada yang 4 SR itu dirasakan dan merusak contoh di Banjarnegara merusak,  kenapa karena itu akibat patahan  aktif dan lokal  ditempat situ jadi pusat gempanya  dangkal   guncangannya sangat dirasakan,” tambahnya.

Kegempaan yang berbasis data dan kelihatan menjadi tanggung jawab BMKG menjalankan amanah UUD no 31 tahun 2009, tentang meteorologi dan geofisika mengamanahkan BMKG untuk memberikan untuk layanan informasi terkait metrodologi dan geofisika untuk keselamatan dan  kesejahteraan dalam pembangunan.

Setiap daerah sudah bagus dalam mempersiapkan bencana ini. Seperti di Jawa Tengah, Bali, Sumatera Barat dan terakhir Makassar saat terjadi yang cuaca  ektrim meskipun banyak rumah- rumah yang kesapu banjir tapi relatif terkendali, karena Walikota peduli dan siaga.

“Mereka siap, saat ada iklim yang melanda Ambon atau pulau kecil di Laut Banda itu sudah disiapkan sebelumnya,  saat itu belum masih kurang, dari pengamatan kami kesiapan itu sangat tergantung kepada komitmen pemimpin yang ada di daerah tersebut,” tambahnya.

Menurut Dwikorita, jika suatu saat ganti pemimpin, yang tidak punya komitmen bagus  bisa terjadi drop atau berubah, itu menurut dia sudah ada faktanya, dan ini menjadi pekerjaan rumah bersama.

“Bagaimana caranya agar setiap  kepala daerah itu memiliki komitmen yang tinggi  untuk berupaya mengurangi resiko bencana dan berupaya menyiapkan masyarakatnya, menyiapkan tata ruangnya   dan menyiapkan infrastrukturnya, untuk mengantisipasi potensi kejadian bencana baik gempa bumi, tsunami maupun cuaca  ekstream,” tambahnya.

BMKG memegang tanggung jawab untuk memberikan informasi peringatan dini, tetapi tidak berwenang memencat bel sirine, yang berwenang adalah pemerintah daerah, namun pemerintah daerah dalam menjalankan wewenangnya menunggu informasi dari BMKG jadi harus segera menginformasikan.

Contohnya kemaren gempa 7,4 itu kami bisa mengetahui kekuatan gempa  pada menit ke 4 dimana sinyal sinyal yang tertangkap sensor gempa itu dengan jumlah masih terbatas sehingga dengan jumlah data terbatas kami menghitung cepat dengan computer  super keluar 7,4 maknitudo ini informasi langsung dari mesin BMKG ke mesin pemerintah  daerah yang terkena dampak ada info 7,4 tetapi sirine tidak dipencet.

“Kita tidak bisa menyalahkan, itu wewenang pemerintah, pemerintah daerah  punya suara karena mungkin kalau dipencet masyarakat akan jadi panik, mereka punya cara tersendiri dengan sehingga tidak harus memencet tapi yang penting mereka bertanggung jawab itu Poldanya mengevakuasi langsung, Polda turun lapangan, Bupati turun lapangan, mengevakuasi masyarakat,” terangnya.

“semua kembali pada pemerintah daerah, bagaimana kesiapannya, tapi juga masih cukup banyak yang masih harus dditingkatkan kepeduliannya diberdayakan kapasitasnya”. tutup Dwikorita.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here