Lindungi Industri Lokal, Pelaku Pasar Desak Turunan PP E-commerce

0
32

Jakarta – Peraturan Pemerintah (PP) tentang  Perdagangan secara elektronik atau e-commerce  yang diteken Presiden Jokowi akan mampu melindungi para pengusaha industri lokal.

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip mengatakan bahwa jumlah pedagang luar negeri yang masuk ke sektor e-commerce di Indonesia semakin banyak dan berpotensi mematikan industri lokal sehingga perlu regulasi yang tegas untuk mengatur tata kelola belanja daring atau online.

“Regulasi e-commerce (menurut) saya positif.  Saya setuju karena mereka tidak bayar pajak di dalam negeri, jadi mereka yang untung. Saya lihat jumlah antara pedagang asing dan lokal di e-commerce sudah 50:50,” katanya di Jakarta, Jumat (6/12).

Menurutnya, penerbitan PP 80 tersebut juga bisa menjadi langkah awal pemerintah untuk menarik pajak dari seluruh pelaku e-commerce maupun para pedagang yang terlibat di dalamnya.

Oleh sebab itu, ia menuturkan melalui peraturan tersebut pemerintah akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus yaitu penerimaan negara melalui pajak serta perlindungan kepada industri lokal.

“Kalau saya menelusuri data siapa sih yang diuntungkan oleh adanya e-commerce ternyata pelaku pasar dari luar negeri,” ujarnya.

Di sisi lain, Sunarsip mengatakan pemerintah perlu bijak dalam menarik pajak dan mempertimbangkan skala usaha para pedagang, sebab tidak semua pelaku usaha lokal di sektor e-commerce harus dikenakan pajak.

Ia mencontohkan untuk pelaku usaha yang masih baru di sektor e-commerce harusnya membutuhkan dukungan dari pemerintah terlebih dahulu untuk mengembangkan usahanya.

Masak industri kecil dikenakan pajak, meskipun wajib bagi semua orang tapi harus melihat waktunya. Jangan orang baru memulai usaha langsung dihadapkan sama pajak kan kurang pas juga,” katanya.

Sunarsip mengimbau pemerintah pusat harus terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi agar tidak menimbulkan permasalahan yang akhirnya membuat pelaku industri di ekonomi digital menjadi tidak paham.

“Saya setuju penerbitan regulasi ini, tapi perlu dilakukan bertahap. Jangan satu kali pukulan karena hanya akan menjadi kontraproduktif,” ujarnya.

Selain itu, ia menuturkan PP yang telah diteken itu masih membutuhkan aturan turunan untuk bisa menjelaskan regulasi secara lebih detail kepada para pelaku usaha sebab tidak semuanya memahami bahasa regulasi dari pemerintah.