Menkeu Sri Mulyani: Ketidakpastian Global, Waspadai Ancaman Krisis Ekonomi

0
73
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ketidakpastian ekonomi di global saat ini memiliki pola berbeda berbeda ketimbang sebelumnya. Karena ketidakpastian yang terjadi sekarang ini semakin cepat berubah. Bahkan, Presiden Jokowi sebelumnya mengaku sudah menerima peringatan dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang ancaman resesi ekonomi.

Sri Mulyani mencontohkan, kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Awalnya pasar sempat dibuat senang karena kedua negara memberikan sinyal akan meneken kesepakatan dagang. Tapi, di tengah kegembiraan pasar tersebut secara tiba-tiba Presiden AS Donald Trump mengatakan kesepakatan dagang dengan China baru akan dilakukan setelah pemilihan presiden 2020. “Jadi artinya setiap hari ada harapan lalu kekecewaan. Dua kali. Demikian juga kondisi politik baik itu di Inggris maupun belahan dunia lain,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/12).

Diketahui, rencana pengunduran diri Inggris dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit) juga masih menjadi perhatian dunia saat ini. Anggota parlemen Inggris sepakat untuk mengadakan pemilihan umum pada 12 Desember 2019 untuk mendukung upaya Perdana Menteri Boris Johnson memecahkan kebuntuan politik yang membuat Brexit tertunda tiga kali. “Jadi faktor ketidakpastian yang tidak ada polanya adalah menjadi penyebab lemahnya kepercayaan dari dunia usaha dan pelaku ekonomi,” ujar Menkeu.

Ketidakpastian ekonomi, menurut Sri Mulyani, sebenarnya biasa dihadapi oleh pelaku usaha. Hanya saja, pelaku usaha tak lagi bisa memproyeksi berbagai keputusan dalam bisnisnya di tengah ketidakpastian ekonomi global dengan pola baru seperti ini. “Hari ini yang kami percaya proyeksinya seperti ini, kemudian besok ada suatu kejadian jadi berubah sama sekali,” ujarnya.

Situasi ini akhirnya juga membuat ekonomi global semakin lesu. Tidak heran jika Dana Moneter Internasional (IMF) meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia hanya 3% tahun ini, turun dari posisi 2018 yang sebesar 3,6%. “IMF selalu mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi dunia tiga persen itu sebetulnya sudah dekat resesi atau sudah resesi,” ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan memanfaatkan berbagai kebijakan fiskal demi menjaga ekonomi dalam negeri. Pemerintah siap menggelontorkan belanja lebih banyak demi menjaga daya beli masyarakat, sehingga tingkat konsumsi tidak melorot. “Kami di Kementerian Keuangan menggunakan APBN sebagai instrumen fiskal dalam rangka mengatasi ketidakpastian dan pelemahan yang berasal dari luar lingkungan perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, pemerintah juga sedang menyederhanakan 72 undang-undang (UU) terkait investasi menggunakan skema omnibus law. Hal ini diharapkan bisa menarik investasi lebih banyak ke Indonesia. “Kami rapat kabinet terus menurus dari makan pagi lalu makan siang lalu makan malam, bicarakan hal-hal yang menjadi penghalang investasi,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu ekonom Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengatakan sejatinya ancaman resesi masih cukup jauh bagi Indonesia. Proyeksinya, ekonomi dalam negeri masih bisa melaju di kisaran 4,9-5,1% pada tahun ini dan tahun depan. Proyeksi ini berdasarkan komponen pendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri saat ini yang mayoritas masih ditopang konsumsi domestik.

Selain itu, sejumlah data ekonomi dalam negeri juga masih menunjukkan Indonesia jauh dari ancaman resesi ekonomi. Dari inflasi, data BPS Inflasi secara tahun berjalan masih terkendali di level 2,37% dan secara tahunan (yoy) mencapai 3% pada November 2019. Kurs rupiah, masih terjaga stabil walau di level Rp14 ribu-an.

Faisal menilai Jokowi saat ini belum punya cukup bantalan cukup untuk membentengi ekonomi dalam negeri dari ancaman resesi. Menurut dia, ketika ancaman resesi muncul, harusnya Jokowi melakukan sinkronisasi bauran berbagai kebijakan, baik fiskal yang dikelola pemerintah, moneter yang dilakukan BI, maupun sektor riil bersama para pengusaha