FSPPB: Tuduhan soal Pertamina Monopoli Avtur Tak Tepat

0
42

Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengeluarkan pernyataan sikap yang disampaikan pejabat kabinet Indonesia Maju terkait dugaan monopoli harga avtur di Pertamina

Disampaikan Arie Gumilar, Presiden FSPPB Menteri Perhubungan serta Menko Kemaritiman dan Investasi yang mengancam akan memasukan kompetitor Avtur lain di Indonesia untuk menekan harga Avtur karena monopoli Pertamina tidak berdasar data.

“Pernyataan tersebut hanya menggunakan tolak ukur harga jual negeri tetangga dan mengambinghitamkan tingginya harga Avtur Pertamina,” kata Arie dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/12).

Menurutnya, semestinya semua pihak memperhatikan formula yang dikeluarkan Kementerian ESDM (Kepmen ESDM No. 17/K/10/MEM/2019 tanggal 1 Februari 2019) sebelum menuding tingginya harga Avtur tersebut karena monopoli Pertamina.

“Berdasarkan sumber yang FSPPB miliki, harga Avtur di Bandara CGK masih lebih murah dibandingkan dengan bandara-bandara di luar negeri. Sehingga pernyataan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi serta Menteri Perhubungan dalam kabinet Indonesia Maju 2019-2024masih perlu diklarifikasi lebih lanjut,” jelasnya.

Pihak FSPPB pun mengingatkan Menko Kemaritiman dan Menhub untuk melaksanakan amanat konstitusi Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Salah satunya dengan mengutamakan keberlangsungan daya hidup dan kesehatan bisnis Pertamina sebagai badan usaha 100% milik negara menyokong pilar energi dan perekonomian di Indonesia sesuai nawacita dan janji Presiden Jokowi.

Arie menegaskan bahwa FSPPB mendukung penuh program Pemerintah dalam mengurangi defisit migas dan menekan impor migas. Ia juga mengatakan bahwa FSPPB sepakat dengan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengatakan BUMN tidak alergi bersaing dengan swasta, kalau swasta mau produksi Avtur di dalam negeri.

“Keterlibatan swasta musti dari hulu ke hilir.Jangan hanya shortcut, sekedar hanya mencari keuntungan tapi akhirnya kembali merugikan secara keseluruhan konsep yang sedang dibangun oleh Bapak Presiden,” ujar Arie mengutip pernyataan Menteri BUMN.

“FSPPB mensinyalir adanya pihak-pihak tertentu (Mafia Migas) yang berencana memanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadi maupun golongannya dan untuk mengkerdilkan peran Pertamina dalam melayani distribusi energi di seluruh Bandara seantero negeri,” ungkapnya.