Pemerintah Pastikan Biaya Sertifikasi Halal UMKM Gratis

0
56
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Jakarta – Pemerintah menyiapkan kebijakan untuk mempermudah mendapatkan sertifikat halal secara gratis bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menegah). Hal ini merupakan salah satu strategi program prioritas (quick wins) Kementerian Koordinator Perekonomian dalam menguatkan domestik.

Kemudahan diberikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui penguatan permintaan domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kebijakan tersebut sudah tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja. Tepatnya dalam cluster UMK yang kini memang tengah digodok pemerintah lintas kementerian dan lembaga.

“Di dalamnya, termasuk (UMK) tidak perlu meminta izin, cukup pendaftaran dan mereka sudah bisa mendapatkan sertifikat halal,” katanya dalam media gathering di kantornya, Jakarta, Jumat (20/12).

Saat mendaftarkan diri, Airlangga menambahkan, UMK cukup menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pendaftaran tersebut berlaku untuk proses produksi, distribusi hingga mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat ini diketahui menjadi kewajiban pengusaha, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang berlaku efektif pada 17 Oktober 2019.

Kemudahan sertifikasi halal untuk UMK ini menjadi salah satu dari program Quick Wins pemerintah melalui Kemenko Bidang Perekonomian. Ada dua poin di dalamnya, yaitu penyusunan kebijakan tentang kemudahan sertifikasi produk halal untuk UMK dan penghapusan biaya sertifikasi halal UMK.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dari Kemenko Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso mengatakan, penggratisan biaya sertifikasi halal bertujuan untuk mendorong pengembangan UMK yang sudah menjadi tugas pemerintah. “Pada intinya, kami ingin memudahkan UMK untuk berkembang,” ujar Bambang.

Dalam memberikan sertifikat halal, pemerintah tidak akan melakukan uji klinik terlalu detail guna memudahkan UMKM. Pemerintah hanya akan menerapkannya ke jenis produk yang memang berpotensi mengandung bahan yang memiliki proses dan berpotenasi menyertakan kandungan non halal. Salah satunya adalah olahan bakso daging.

Selain itu, Bambang menjelaskan, uji klinik tidak diberlakukan untuk produk yang sudah terlihat jelas tidak mengandung bahan makanan non halal. Misalnya saja pecel sayuran yang banyak dijajakan pedagang kaki lima.

Apabila dillihat dari UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ada dua kriteria usaha mikro. Pertama, memiliki atau kekayaan bersih hingga Rp50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha. Kedua, memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp300 juta.

Sementara itu, kriteria UMKM adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta. Hal itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kriteria berikutnya, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta, hingga paling banyak Rp2,5 miliar.”Kalau mereka sudah termasuk ke kategori tersebut. Persyaratan sertifikasi halal sudah pasti dimudahkan dan digratiskan,” tambah Bambang.