Menperin Agus Gumiwang Sebut Kebijakan Kemenhub Zero ODOL Persulit Industri

0
25
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai rencana bebas angkutan barang kelebihan dimensi kelebihan muatan atau overdimension overload (ODOL) yang digagas Kementerian Perhubungan bakal mempersulit industri.

“Suka tidak suka, kita harus menyatakan bahwa rencana ini akan mempersulit industri, karena akan menimbulkan tingginya “production cost” yang tentunya akan berdampak pada berkurangnya desain produk yang sudah diproduksi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (13/1).

Dijelaskan Agus, pihaknya telah mengirim surat resmi kepada Kementerian Perhubungan untuk menunda rencana tersebut.

“Kemarin, kami sudah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan dan meminta untuk menunda peraturan tersebut paling tidak sampai industru siap pada tahun 2023-2025,” jelasnya.

Menperin memahami Zero ODOL sebagai penegak hukum terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan barang yang bertujuan menimbulkan dampak buruk dari ODOL.

Namun, Menperin Agus menilai salah satu pertimbangan agar Zero ODOL ditunda yakni logistik dan distribusi bahan baku maupun produk industri nasional sangat bergantung dengan moda transportasi darat yaitu truk.
Alasannya, moda transportasi laut maupun perkeretaapian hingga kini belum mampu mengurangi beban dan transportasi darat tersebut.

“Industri kan saat ini masih bergantung pada transportasi darat. Oleh karena itu perlu dicari kesamaan pandangan, walaupun kami sangat memahami kebijakan itu dalam kepentingan yang berkaitan dengan transportasi darat,” ungkap Agus.

Disebutkan Agus, dampak dari pemberIakukan Zero ODOL secara penuh pada 2021 cenderung akan menurunkan daya saing industri nasional dikarenakan penambahan jumlah angkutan akan memerlukan tambahan waktu dan investasi, menambah kemacetan, meningkatkan kebutuhan bahan bakar, meningkatkan emisi C02.

Selain itu, disebutkan kebijakan Zero ODOL berpotensi meningkatkan kecelakaan mengingat masih banyak infrastruktur jalan yang belum sesuai, dan terutama meningkatkan biaya logistik yang cukup besar.

“Kami harap penerapan kebijakan Zero ODOL dalan pelaksanaannya tidak menimbulkan keresahan pada industri nasional,” tuturnya.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan hendak menuntaskan masalah truk obesitas atau Over Dimension Over Loading (ODOL). Rencananya Indonesia bisa bebas dari truk obesitas pada tahun 2021.