Avenger , Selesaikan Masalah Pupuk Subsidi

0
113

Prof.Hulk merancang strategi, Antman menelisik distribusi, dan Thor akan memukul begundal biang keladi pemakan pupuk bersubsidi.

Dear Avenger, Kami dari negeri Indotherma dari tahun1969 hingga 2020 memiliki satu permasalahan kronis tidak mampu mengatur pendistribusian pupuk bersubsidi di setiap daerah agar distribusinya benar-benar tepat waktu dan tepat sasaran serta tidak ada kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

Berbagai metode kebijakan subsidi dilakukan berdasarkan sistem subsidi dan sumber pembiayaannya, maupun berdasarkan sistem dan mekanisme distribusinya. Memberikan subsidi harga, subisidi bahan baku gas untuk pembuatan pupuk, kombinasi keduanya, hingga saat ini menggunakan subsidi harga yang berasal dari anggaran negara.

Negeri kami juga tidak kurang berusaha, segala upaya dilakukan. Badan Perencanaan Negeri Indotherma misalnya mengeluarkan laporan mekanisme pengawasan untuk menekan penyimpangan, baik dari sisi penganggaran maupun pelaksanaan di lapangan. Pada sisi pelaksanaan di lapangan, dalam rangka pengawasan distribusi pupuk, produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini-I sampai dengan Lini-IV.

Sementara itu, pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). KP3 Provinsi/Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi lintas sektor yang dibentuk oleh Keputusan Gubernur/ Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran, penggunan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah Provinsi/Kabupaten. KP3 Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh pertanian.

Bahkan, lembaga anti korupsi negeri kami juga mengeluarkan rekomendasi Adapun rekomendasi yang diusulkan KPK melalui laporan tersebut antara lain:

  • Kementerian Pertanian mendesain pola penyaluran pupuk bersubsidi langsung kepada petani.
  • Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan menetapkan single HPP sebagai acuan maupun evaluasi pembayaran.
  • Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyelesaikan tunggakan pembayaran subsidi.
  • PIHC meningkatkan peran supervisi atas kegiatan pengadaan dan pengawasan penyaluran di tingkat anak perusahaan.
  • Kementerian pertanian meningkatkan partisipasi masyarakat guna mengawasi pelaksanaan program subsidi.

Hasilnya, belum memuaskan. Kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah wilayah Jawa Tengah sudah menjadi keluhan di medio Januari 2020. Tercatat; Kecamatan Mojogedang, Tasikmadu, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Ngaliyan. Daerah lain di Jawa Timur, seperti di Malang. Sementara itu, Sumatera Barat dilaporkan oleh wakil rakyat yang duduk di pusat juga langka. Demikian juga di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur.

Sulawesi, Donggala di periode Oktober 2019 juga mengalami kelangkaan pupuk subsidi, padahal masa tersebut adalah masa awal tanam. Kabupaten Bone dan Wajo, Sulawesi Selatan turut mengalami hal serupa, bahkan di laporkan tanggal 14 Januari 2020. Hasil investigasi dewan perwakilan rakyat disebabkan lemahnya pengawasan sebab ditemukan pupuk bersubsidi dialokasikan untuk tanaman perkebunan.

Pasokan Seret dan Harga Gas Tinggi

Dear, Hulk. Permasalahan  ini bertambah pelik, mengingat salah satu bahan pokok pembuat pupuk yakni gas mengancam industri pupuk nasional karena kurangnya pasokan gas. Jika tidak segera di atasi masalah ini akan membuat industri pupuk menutup pabriknya dan target produksi pupuk nasional bisa-bisa tidak tercapai.

Berdasarkan data Pupuk Indonesia, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang dan PT Petrokimia Gresik masih kekurangan pasokan gas sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk. Sementara, untuk Pusri Palembang, pasokan gas tidak ada masalah sampai 2023. Tapi alokasi untuk 2024 belum terjamin dan diperkirakan akan kurang.

Ironinya, kekurangan pasokan bukan disebabkan negeri ini tidak memiliki cadangan gas. Sebaliknya, negeri ini memiliki cadangan gas terbesar kedua di Asia Pasifik hanya kalah dari China. Menurut BP, cadangan gas kita mencapai 2,8 triliun m3 pada 2018. Jika produksi gas alam per tahun mencapai 72,8 miliar m3 maka cadangan tersebut cukup untuk kurang lebih 40 tahun ke depan.

Baca:

Carut Marut Pupuk Subsidi

Kalau dalam satu tahun produksi gas mencapai 72,8 miliar m3 maka produksi per hari mencapai 199,4 juta m3. Total kebutuhan gas untuk lima entitas produsen pupuk terbesar tanah air mencapai 891 mmscfd atau setara dengan kurang lebih 25-26 juta m3 per hari. Menurut data CEIC, total konsumsi gas Indonesia per hari setara dengan 106,78 juta m3. Artinya jika dibandingkan dengan produksi masih surplus.

Jumlah yang diekspor pun juga semakin lama semakin berkurang. Sejak 2013, porsi penggunaan dalam negeri selalu lebih besar ketimbang ekspor.

Masalah tak sampai di situ saja, harga gas untuk pupuk juga dinilai masih terlalu tinggi. Padahal, gas bumi adalah bahan baku utama untuk produksi pupuk urea dengan komposisi kurang lebih 70% dari total biaya produksi.

Harga gas US$ 6/MMBTU untuk industri pupuk saat ini masih dinilai tinggi, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya.  Harga gas negara-negara produsen pupuk dunia berkisar US$ 2/MMBTU hingga US$ 4/MMBTU. Dengan demikian, maka industri pupuk luar negeri bisa menjual produknya dengan harga yang rendah.  Bahkan, masih ada pabrik dalam negeri yang mendapatkan harga gas di atas US$ 6/MMBTU. Pabrik Kaltim 5 di Bontang masih US$ 6,67/MMBTU.

Artinya masalah kekurangan pasokan bukan karena krisis gas tapi lebih ke arah distribusinya. Pemerintah harus segera menangani masalah ini jangan sampai target produksi pupuk nasional tak tercapai ujung-unjungnya memberatkan petani dan produktivitas jadi turun.

Avenger, ini sekelumit permasalahan kami. Para petani kami kebanyakan bukanlah petani dengan lahan luas. Tingkat ketimpangan masih tergolong tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga saat ini tingkat ketimpangan di Indonesia mencapai angka 0,397.

Tingginya tingkat ketimpangan ekonomi ini juga diiringi oleh ketimpangan lahan pertanian. Jumlah persentase petani dengan luas lahan di bawah setengah hektare meningkat sejak 2003 hingga 2013, rata-rata kepemilikan lahan oleh petani di Indonesia hanya mencapai 0,8 hektare.

Selama empat dekade, dari tahun 1973 – 2013 rasio gini kepemilikan lahan berfluktuasi pada rentang nilai 0,50-0,72. Nilai tersebut berada dalam kategori ketimpangan sedang (0,4≤G≤0,5) dan tinggi(G<0,5). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan kepemilikan lahan pada 2013 mencapai 0,68.  Artinya hanya 1% rakyat Indonesia menguasai 68% sumber daya lahan.

Dengan gambaran ini, dapat dibayangkan kami lah penerima resiko terbesar atas masalah ini, kami buruh tani yang hanya mendapatkan upah dari bagi hasil dari pemilik lahan. Seberapa besar nilai bagi hasil tersebut tersisa untuk kami jika harga pupuk subsidi melambung tinggi dan sulit kami cari.

Kami tak butuh pahlawan lain yang seperti pahlawan kesiangan melakukan sidak sementara waktu, melempar pellet di kolam yang penuh  ikan, dan kemi berlarian berebutan antar sesama kami, palet habis kami pun kembali menunggu bahkan mengais lumut hingga tak tersisa.

Kami membutuhkan sinar pagi matahari, dan terang bulan di malam hari yang tetap ada serta terus tepat menyinari saat pagi dan malam hari. Bukan pahlawan kesiangan yang menebar citra kosong. Tolong Avenger, segera menolong  kami.

Oleh: Rahayu Setiawan (Redaktur Eksekutif Qualitizen)