JPPI Sebut Kampus Merdeka Besutan Nadiem Tidak Berpihak Pada Kebutuhan Masyarakat

0
25
TOP NEWSTERKINITENTANG KAMI Senin, 27 Januari 2020 HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO SEPAKBOLA OLAHRAGA HUMANIORA LIFESTYLE HIBURAN NUSANTARA DUNIA ENGLISH FOKUS INFOGRAFIK FOTO VIDEO TEKNO OTOMOTIF WARTA BUMI KARKHAS ANTI HOAX ANTARA INTERAKTIF PEMILU RILIS PERS INDEKS JPPI : Kampus Merdeka kurang berpihak pada kebutuhan masyarakat Senin, 27 Januari 2020 15:59 WIB Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji (tengah). (Dok pri) Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan kebijakan Kampus Merdeka yang diusung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kurang berpihak pada kebutuhan. "Kebijakan ini belum berpihak sama sekali dengan kebutuhan masyarakat yang masih berkutat pada masalah akses pendidikan tinggi," ujar Ubaid di Jakarta, Senin. Dia menambahkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi masih rendah, yakni sekitar 31 persen. Namun, masyarakat malah disuguhkan kebijakan Merdeka Belajar yang tidak membahas mengenai upaya peningkatan partisipasi kasar masyarakat pada pendidikan tinggi. Ubaid menilai kebijakan tersebut lebih tepat jika disebut dengan kampus bebas yang berarti memberikan kampus kewenangan untuk melakukan apapun. Termasuk tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT). "Apalagi dengan mempermudah jalannya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), yang berujung pada komersialisasi pendidikan," kata dia. Baca juga: UGM siap dukung kebijakan Kampus Merdeka Baca juga: Mendikbud: Perguruan tinggi harus berbenah Baca juga: Nadiem : Semua pihak bertanggungjawab dengan pendidikan tinggi Selain itu, kebijakan tersebut juga tidak menyinggung mengapa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) gagal dalam mencetak guru yang berkualitas. "Hal lain terkait kebutuhan industri itu memang penting, tapi Tridharma perguruan tinggi juga harus tetap didahulukan. Jika, melulu tunduk pada industri maka kampus menjadi agen-agen kapitalis yang jauh dari misi kemanusiaan," kata dia. Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan tersebut merupakan lanjutan dari Merdeka Belajar. Terdapat empat poin kebijakan tersebut yakni otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Kemudian program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun, namun akan diperbaharui secara otomatis. Selanjutnya, kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH), dan magang sukarela bagi mahasiswa hingga tiga semester.* Baca juga: Mendikbud luncurkan kebijakan Kampus Merdeka Baca juga: Kemendes sambut baik program Kampus Merdeka Nadiem Makarim Pewarta: Indriani Editor: Erafzon Saptiyulda AS COPYRIGHT © ANTARA 2020 TAGS: JPPI kampus merdeka kebijakan kampus merdeka Nadiem rencanakan magang mahasiswa S1 jadi tiga semester Play 00:00 00:00 Mute Settings PIP Enter fullscreen Play BERITA TERKAIT PKK Sulsel berangkatkan guru PAUD studi banding ke Jepang 22 Januari 2020 19:53 Pegiat pendidikan nonformal desak Nadiem Makarim ubah aturan nonformal 8 Januari 2020 16:33 Mendikbud terus berkoordinasi distribusikan bantuan banjir ke sekolah 6 Januari 2020 16:11 Pemerintah kirim paket bantuan untuk sekolah terdampak banjir 3 Januari 2020 13:32 JPPI nilai Nadiem Makarim lamban dalam tangani banjir 3 Januari 2020 11:59 Pembuatan cetak biru pendidikan harus libatkan banyak pihak 30 Desember 2019 16:58 JPPI: Penghapusan PAUD Dikmas matikan pembelajaran sepanjang hayat 30 Desember 2019 16:41 JPPI soroti sejumlah masalah pendidikan pada 2019 30 Desember 2019 16:36 KPK panggil adik Bambang Widjojanto terkait kasus RJ Lino 21 Oktober 2019 12:11 Pengamat: Hasil revolusi karakter baru bisa dilihat beberapa tahun 14 Oktober 2019 14:51 Nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga untuk ketahanan bangsa 8 Oktober 2019 19:57 Kemristekdikti: penguatan karakter Pancasila dilakukan semua profesi 4 Oktober 2019 22:12 KOMENTAR Komentar Anda TERPOPULER TERKOMENTARI NBA Kobe Bryant meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter Kru Lion Air penerbangan Manado-Guangzhou diisolasi ke RS Kandouw Pasien terduga virus corona dirawat di RSHS Bandung Tak punya ruang isolasi, RSUD ZUS belum bisa tangani pasien corona Peta online ini bisa pantau penyebaran virus corona FOKUS BERITA Merayakan Imlek FOKUS BERITA Jaga Laut Natuna INFOGRAFIK Selamat jalan Kobe Bryant 27 Januari 2020 12:44 PALING DICARI Tips sukses mendirikan restoran ala Chef Juna 27 Januari 2020 08:51 Bandara Pattimura pasang pemindai suhu tubuh, antisipasi Virus Corona 27 Januari 2020 09:20 Erick Thohir kenang Kobe Bryant sebagai sosok yang ramah 27 Januari 2020 08:26 www.antaranews.com Copyright © 2020 Top News Fokus Berita Politik Hukum Ekonomi Metro Sepakbola Olahraga Humaniora Lifestyle Hiburan Nusantara Dunia Infografik Foto Video Tekno Otomotif Warta Bumi Rilis Pers English Jaringan Ketentuan Penggunaan Kebijakan Privasi Tentang Kami Pedoman Media Siber RSS

Jakarta – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan kebijakan Kampus Merdeka yang diusung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tidak berpihak pada kebutuhan Masyarakat.

“Kebijakan ini belum berpihak sama sekali dengan kebutuhan masyarakat yang masih berkutat pada masalah akses pendidikan tinggi,” ujar Ubaid di Jakarta, Senin (27/1).

Dia menambahkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi masih rendah, yakni sekitar 31 persen. Namun, masyarakat malah disuguhkan kebijakan Merdeka Belajar yang tidak membahas mengenai upaya peningkatan partisipasi kasar masyarakat pada pendidikan tinggi.

Ubaid menilai kebijakan tersebut lebih tepat jika disebut dengan kampus bebas yang berarti memberikan kampus kewenangan untuk melakukan apapun. Termasuk tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Apalagi dengan mempermudah jalannya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), yang berujung pada komersialisasi pendidikan,” kata Ubaid.

Selain itu, kebijakan tersebut juga tidak menyinggung mengapa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) gagal dalam mencetak guru yang berkualitas.

“Hal lain terkait kebutuhan industri itu memang penting, tapi Tridharma perguruan tinggi juga harus tetap didahulukan. Jika, melulu tunduk pada industri maka kampus menjadi agen-agen kapitalis yang jauh dari misi kemanusiaan,” jelasnya.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan tersebut merupakan lanjutan dari Merdeka Belajar.

Terdapat empat poin kebijakan tersebut yakni otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru.

Kemudian program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun, namun akan diperbaharui secara otomatis.

Selanjutnya, kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH), dan magang sukarela bagi mahasiswa hingga tiga semester.